Kekerasan dalam Pembangunan dan Eksploitasi Lahan

Oleh: Alldo Fellix Januardy

Tulisan ini sebelumnya pernah dimuat di kolom ‘Politik’ portal berita Selasar.com dan dapat diakses melalui tautan ini.

Siapa yang tak pedih mendengar peristiwa yang menimpa Samsul alias Kancil dan Tosan, dua orang warga Desa Selok Awar-Awar, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.

Beberapa waktu lalu (26/09), mereka berdua diculik di rumahnya masing-masing untuk dibawa ke Balai Desa Selok Awar-Awar, kemudian dianiaya beramai-ramai di hadapan warga desa.

Tosan berhasil melarikan diri dan kini berada dalam kondisi kondisi luka berat, tetapi Samsul kehilangan nyawanya di tempat.

Padahal, Samsul dan Tosan layak disebut pahlawan, mereka berdiri paling depan untuk menolak sebuah proyek penambangan pasir di pesisir Pantai Watu Pecak, ikon wisata Desa Selok Awar-Awar.

Penolakan warga terhadap proyek penambangan pasir tersebut telah berlangsung sejak tahun 2012 cukup beralasan.

Bagaimana tidak, proyek yang dimiliki oleh PT. IMMS dan dikelola oleh Kepala Desa Selok Awar-Awar tersebut telah merusak keindahan Pantai Watu Pecak dan mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa abrasi.

Di sisi lain, aktivitas penambangan yang berlangsung selama 24 jam setiap hari juga merusak jalan desa.

Bukan Pertama Kali

Ironis, kasus perusakan lingkungan oleh perusahaan swasta (atau BUMN/BUMD) dan juga tindak kekerasan yang dilakukan terhadap warga, yang berupaya untuk melindungi tempat tinggalnya dari kerusakan lingkungan, marak terjadi.

Terhitung, selama lima tahun terakhir, telah terjadi banyak sengketa agraria yang melibatkan kekerasan terhadap warga, antara lain: pembantaian terhadap warga Mesuji, Lampung, Sumatera Selatan, akibat konflik perkebunan pada tahun 2011; tragedi Lambu Berdarah di Bima, Nusa Tenggara Barat, akibat penolakan warga terhadap proyek tambang emas pada tahun 2011 hingga pertengahan tahun 2012; kekerasan aparat terhadap warga yang menolak pembangunan PLTU Batang, Jawa Tengah pada tahun 2013; kekerasan oleh oknum TNI pada kasus sengketa agraria di Urutsewu, Jawa Tengah, pada tahun 2014; hingga kasus pembunuhan dan penganiayaan yang menimpa Samsul dan Tosan pada tahun ini.

Tentunya, kasus-kasus tersebut belum termasuk puluhan, atau mungkin ratusan, kasus lain yang mungkin luput dari sorotan publik dan media massa.

Mengedepankan Kekerasan

Maraknya penolakan proyek pembangunan atau eksploitasi sektor agraria oleh warga terdampak dan peristiwa kekerasan terhadap warga masyarakat yang memprotes proyek eksploitasi di berbagai wilayah hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak, terutama pemerintah dan pengusaha.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sebenarnya sudah memberikan syarat yang ketat bagi perusahaan untuk mendengarkan aspirasi warga, mengajukan analisis dampak lingkungan, dan kewajiban untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat apabila perusahaan ingin melaksanakan suatu proyek pembangunan atau mengeksploitasi sektor agraria di suatu wilayah.

Hal itu dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kedua ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut juga menitikberatkan peran pemerintah – terutama, pemerintah daerah – sebagai pengawas yang mutlak berada dekat dengan wilayah eksploitasi, untuk mewajibkan perusahaan memenuhi serangkaian syarat sebelum mengeluarkan izin pelaksanaan proyek pembangunan ataupun eksploitasi di suatu wilayah.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juga telah menekankan bahwa setiap tanah yang ada di Indonesia memiliki fungsi sosial, karenanya penggunaan lahan – terlebih lagi untuk kepentingan pembangunan dan eksploitasi – yang mengedepankan kepentingan warga setempat adalah hal yang esensial dan mutlak.

Sayangnya, meski telah diatur secara ketat, penyelewengan masih marak terjadi di berbagai wilayah. Pemerintah, yang seharusnya mampu menjadi pelindung setiap warga negara di dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang layak sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, cenderung abai melakukan intervensi untuk mengedepankan kepentingan warga setempat yang akan merasakan dampak utama dari pelaksanaan setiap proyek pembangunan dan eksploitasi sektor agraria. Korupsi perizinan marak.

Di sisi lain, tidak jarang, pemerintah juga mendorong terjadinya kekerasan dengan menggunakan tenaga aparat penegak hukum – seperti polisi dan tentara – terhadap warga yang tidak menyetujui pelaksanaan suatu proyek pembangunan atau eksploitasi sektor agraria di wilayahnya.

Kecenderungan pemerintah untuk mengedepankan kekerasan tentu lekas ditiru oleh oknum perusahaan. Misalnya, pada peristiwa yang menimpa Salim dan Tosan, pihak perusahaan menggunakan tenaga bayaran dari warga sekitar untuk membunuh Salim dan menganiaya Tosan.

Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, yang seharusnya mampu mendeteksi potensi kekerasan tersebut sejak dini, juga lambat bergerak.

Padahal, kekerasan dilakukan di muka umum, di depan Balai Desa. Peristiwa yang kurang lebih serupa juga terjadi pada kasus-kasus sebagaimana telah diuraikan di atas.

Lingkungan rusak, warga pun ditumbalkan.

Menghapus Korupsi, Mencegah Kerusakan Lingkungan, dan Kekerasan

Pada titik inilah posisi pemerintah menjadi kunci. Pemerintah adalah pihak yang mengelola kehidupan warga dan mengetahui secara pasti kondisi lahan-lahan yang warga tempati.

Dengan bekal tersebut, pemerintah harus mampu menjawab tantangan untuk mengedepankan pembangunan yang partisipatif, sekaligus menghapus korupsi di sektor perizinan.

Tentunya, penegakan hukum bagi perusak lingkungan dan pelaku kekerasan juga perlu dikedepankan.

Apabila pemerintah mampu menjawab tantangan tersebut, pemerintah dapat menyelamatkan lingkungan dan sekaligus menghindari terjadinya kekerasan terhadap warga di wilayahnya.

Perusahaan juga akan diuntungkan dengan terciptanya iklim pembangunan yang positif dan tentu akan mendorong produktivitas mereka – dalam rangka turut menjaga kelestarian lingkungan dan menyejahterakan warga.

Jika tidak ada yang berubah, kita hanya dapat bertanya-tanya: perlu berapa banyak lagi nyawa warga yang jatuh akibat berupaya untuk menyelamatkan lingkungan dan tanah mereka?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.