Upah Layak Bukan Upah Minimum: Tinjauan Upah Tenaga Kerja Dari Perspektif HAM

Oleh: Alldo Fellix Januardy

Tulisan ini sebelumnya pernah dimuat di kolom ‘Politik’ portal berita Selasar.com dan dapat diakses melalui tautan ini.

Penentuan angka Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2015 kembali menuai perdebatan di antara buruh dan pengusaha. Beberapa waktu lalu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan UMP tahun 2015 sebesar 22% dari UMP tahun 2014 agar angka Rp 2.441.301 dapat berubah menjadi Rp 3.051.177 pada tahun 2015.[1] Di sisi lain, pengusaha, melalui KADIN Jakarta, mengusulkan bahwa kenaikan UMP untuk tahun 2015 sebaiknya hanya sebesar 11% atau setara dengan RP 2.685.431.[2]

Kenaikan besaran UMP tahun 2015 yang dituntut oleh buruh bukan tanpa alasan. Kelompok buruh menilai, meskipun sama-sama merujuk pada metode penghitungan nilai dari 63 komponen yang terdapat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, tetap diperoleh perbedaan signifikan antara survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelompok buruh. Perlu diketahui, hasil perhitungan KHL menjadi dasar dari penentuan upah oleh pemerintah. KSPI mengemukakan perbedaan antara survei buruh dan BPS sebagai berikut:[3]

Komponen BPS Buruh (KSPI)
Makanan dan Minuman Rp 644.264,50 Rp 979.828,20
Sandang Rp 189.107,28 Rp 212.666,67
Perumahan Rp 1.029.681,86 Rp 1.308.646,33
Pendidikan Rp 16.183,34 Rp 33.500,00
Kesehatan Rp 59.255,50 Rp 66.375,00
Transportasi Rp 345.000,00 Rp 420.000,00
Rekreasi dan Tabungan Rp 48.220,11 Rp 83.798,65
Total Rp 2.331.682,59 Rp 3.104.814,85

Tabel 1. Perbedaan Nilai Komponen KHL Antara Buruh dan BPS (Sumber: JPNN)

Perbedaan pandangan ini tentunya mengemukakan perdebatan yang lebih pokok. Apakah upah minimum saat ini sudah benar-benar mengakomodir hak pekerja atas upah layak?

Prinsip-Prinsip Upah Layak Berdasarkan HAM

Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melindungi hak semua orang atas kesempatannya untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas. Lebih lanjut, Pasal 7 Kovenan tersebut juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas upah yang adil dan layak, tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, semata-mata demi tercapainya kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka. Prinsip-prinsip mengenai upah layak juga diatur dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 131 Tahun 1970 yang pada Pasal 3 menyatakan:

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam menentukan tingkat upah minimum, sejauh memungkinkan dan sesuai dengan praktek dan kondisi nasional, harus mencakup:

  1. Kebutuhan pekerja dan keluarga mereka, mempertimbangkan tingkat upah umum di negara bersangkutan, biaya hidup, jaminan sosial, dan standar hidup relatif kelompok-kelompok sosial lainnya;
  2. Faktor-faktor ekonomi, termasuk kebutuhan-kebutuhan pembangunan ekonomi, tingkat produktivitas dan perlunya mencapai serta mempertahankan tingkat lapangan kerja yang tinggi.

Tentunya, pemenuhan terhadap upah layak tersebut juga harus diiringi dengan perlindungan jaminan sosial sesuai dengan Konvensi ILO No. 152 Tahun 1952 mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial yang antara lain mengatur jaminan bagi pekerja untuk mendapatkan seluruh akses terhadap layanan kesehatan, baik yang bersifat preventif atau kuratif.

Sayangnya, Indonesia belum meratifikasi kedua instrumen HAM tersebut. Namun, berdasarkan pemaparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa pemenuhan upah yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, mengandung unsur: (1) upah mampu mencakup kebutuhan hidup layak pekerja dan keluarga mereka; (2) penentuan upah mempertimbangkan tingkat upah umum di negara bersangkutan, biaya hidup, jaminan sosial dan standar hidup relatif kelompok-kelompok sosial lainnya; (3) upah minimum mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi termasuk kebutuhan-kebutuhan pembangunan ekonomi dan tingkat produktivitas; (4) diiringi dengan kewajban pemerintah untuk mempertahankan tingkat lapangan kerja yang tinggi; (5) ketersediaan jaminan sosial bagi pekerja.

Paradigma Upah (Untuk Hidup) Layak dan Upah Minimum

Selama lebih dari 40 tahun sejak upah minimum pertama kali diberlakukan, Indonesia telah tiga kali mengganti standar kebutuhan hidup sebagai dasar penetapan upah minimum. Komponen kebutuhan hidup tersebut meliputi: (1) Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) yang berlaku Tahun 1969-1995; (2) Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang berlaku Tahun 1996-2005; dan (3) Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang berlaku tahun 2006-hingga sekarang ini yang diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak yang di dalamnya meliputi 63 komponen hidup layak. Perubahan rezim penentuan standar kebutuhan hidup ini tentunya dilapisi dengan semangat mengubah paradigma pengupahan dari ‘upah minimum’ menjadi ‘upah (untuk hidup) layak’ sesuai dengan prinsip HAM.

Terdapat beberapa versi mengenai apa dan berapa seharusnya cakupan komponen dan nilai dari angka Kebutuhan Hidup Layak. Pada tahun 2009, Lembaga Analisis Sosial AKATIGA bersama dengan beberapa serikat buruh menerbitkan publikasi berjudul ‘Menuju Upah Layak: Survei Upah Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia’. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2005 yang saat itu masih berlaku dan mengatur mengenai 46 komponen hidup layak belum mencerminkan kebutuhan hidup layak bagi buruh yang seharusnya melingkupi 122 komponen. Pun, Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012, baru mengakomodir 63 komponen hidup layak dengan hanya 4 komponen yang dikategorikan berkualitas ‘baik’ dan sisanya berkualitas ‘sedang’. Beberapa komponen juga dinilai sudah tak lagi relevan dengan kebutuhan saat ini. Misalnya, pada pos komponen pendidikan, hanya terdapat jenis komponen: (1) 4 eksemplar bacaan/radio 4 band dan (2) 6 buah pulpen dengan keseluruhannya diasumsikan bernilai Rp 16.500 (lihat tabel 1) untuk kebutuhan hidup selama satu bulan. Layakkah?

Berikutnya, terkait angka upah layak, sebuah gerakan bernama Clean Clothes Campaign yang bergerak di bidang pemenuhan hak-hak fundamental bagi pekerja, secara rutin mempublikasikan hasil penelitian mereka mengenai standar hidup layak bagi pekerja di kawasan Asia yang dinamakan ‘Asia Floor Wage’. Metode penghitungan Asia Floor Wage mengasumsikan bahwa kebutuhan hidup layak bagi pekerja berdasarkan HAM meliputi: (1) setiap pekerja harus menanggung dua unit konsumsi (satu unit = satu orang dewasa atau dua orang anak); (2) setiap pekerja dan anggota keluarganya masing-masing membutuhkan asupan 3000 kalori setiap harinya yang setara dengan 50% pengeluarannya; (3) setiap pekerja mengalokasikan 40% pendapatannya untuk kebutuhan sandang, papan, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan transportasi; dan (4) setiap pekerja mengalokasikan 10% pengeluarannya untuk biaya rekreasi dirinya beserta keluarganya. Maka, untuk konteks Indonesia pada tahun 2013, didapatkanlah angka kebutuhan per bulan sebesar Rp 4.048.226,00. Ironisnya, angka tersebut masih jauh dari UMP DKI Jakarta saat ini yang berada dalam kisaran 2,4 juta Rupiah.

 

Tahun Angka Kebutuhan Hidup Layak DKI Jakarta
2006 Rp 831.996.
2007 Rp 991.998
2008 Rp 1.055.267
2009 Rp 1.314.059
2010 Rp 1.317.710
2011 Rp 1.401.000
2012 Rp 1.978.789
2013 Rp 2.216.243
2014 Rp 2.299.860

Tabel 2. Daftar Angka Kebutuhan Hidup Layak DKI Jakarta Tahun 2006 – 2014

Belum lagi, hingga bulan Juli tahun 2014, BPJS menyatakan bahwa masih terdapat 150 ribu perusahaan di Indonesia yang belum mendaftarkan pegawainya menjadi anggota BPJS.[4] Lebih lanjut, dalam lingkup DKI Jakarta, pada bulan September 2014, dari 5,2 juta pekerja masih ada 30% yang belum didaftarkan oleh perusahaannya untuk menjadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan.[5]

Jika kita asumsikan bahwa standar-standar kebutuhan hidup layak sebagaimana telah diutarakan di atas merupakan standar yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, maka angka KHL dan UMP di Indonesia tentunya masih belum mencerminkan pemenuhan HAM oleh pemerintah bagi kalangan pekerja. Pemerintah juga belum maksimal di dalam memenuhi hak atas jaminan sosial bagi warga negaranya. Padahal, pemenuhan hak atas upah layak dapat turut menjadi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengurangi angka ketimpangan, perbaikan kualitas hidup dan pemenuhan kesejahteraan bagi warga negara sebagaimana akan digambarkan pada bagian berikutnya.

 

Upah Layak Adalah Kunci

Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, selama tahun 2009 -2012, koefisien Gini di Indonesia meningkat dari 0,37 menjadi 0,41 dan – menurut INDEF, telah mencapai angka 0,413 pada tahun 2014. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ketimpangan tertinggi di Asia.

Pada periode yang sama, bagian pendapatan dari 20% terkaya meningkat dari 41.2% di tahun 2009 menjadi 48.6% di tahun 2012, sementara bagian pendapatan dari 40% termiskin turun dari 21.2% di tahun 2009 menjadi hanya 16.9% di tahun 2012. Bank Dunia juga turut mencatat, 28 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan 68 juta penduduk lainnya sangat rentan miskin.

Maka politik upah murah, selain bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, sesungguhnya tak lagi relevan dengan tantangan ketimpangan dan penanggulangan kemiskinan yang sedang Indonesia hadapi saat ini hingga ke depannya. Sekaranglah saatnya mengubah paradigma upah minimum menjadi pemenuhan hak atas upah layak dengan perlahan-lahan mengimplementasikannya ke dalam produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

 

[1]Detik Finance, Batal Minta UMP Naik 30%, Buruh DKI Ingin Upah Minimum Rp 3 juta per bulan, diakses di http://finance.detik.com/read/2014/10/23/113449/2727482/4/batal-minta-ump-naik-30-buruh-dki-ingin-upah-minimum-rp-3-juta-bulan pada tanggal 23 Oktober 2014 jam 16.03

[2] Detik Finance, Pengusaha Usul UMP DKI 2015 Naik 11%, Buruh Tetap Ngotot 30%, diakses di http://finance.detik.com/read/2014/10/07/120527/2711744/4/pengusaha-usul-ump-dki-2015-hanya-naik-11-buruh-tetap-ngotot-30 pada tanggal 23 Oktober 2014 jam 16.02.

[3] JPNN, Tuntut UMP 2015, Buruh Siap Adu Survei Dengan BPS diakses di http://www.jpnn.com/read/2014/10/23/265481/Tuntut-UMP-2015,-Buruh-Siap-Adu-Survei-dengan-BPS- pada tanggal 23 Oktober 2014 jam 16.15.

[4] Metro TV News, 150 Ribu Perusahaan “Nakal” Belum Daftar Ke BPJS Ketenagakerjan, diakses di http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/07/16/266182/150-ribu-perusahaan-nakal-belum-daftar-ke-bpjs-ketenagakerjaan pada tanggal 23 Oktober 2014 jam 17.45.

[5] Detik Finance, Dari 5.2 Juta Pekerja di DKI Ada 30% yang Belum Daftar BPJS, diakses di http://finance.detik.com/read/2014/09/24/121209/2699567/4/dari-52-juta-pekerja-di-dki-ada-30-yang-belum-daftar-bpjs pada tanggal 23 Oktober 2014 jam 18.00

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.