Penggusuran Paksa Adalah Pelanggaran HAM

Oleh: Alldo Fellix Januardy

Tulisan ini sebelumnya pernah dimuat di kolom ‘Politik’ portal berita Selasar.com dan dapat diakses melalui tautan ini.

Sepanjang periode kepemimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 – 2012, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat bahwa setiap bulan ada kurang lebih 3200 warga yang menjadi korban penggusuran paksa. Angka tersebut bisa jadi merupakan angka penggusuran paksa tertinggi sepanjang sejarah pemerintahan kota Jakarta. Ironisnya, tren ini dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya yang tergambar melalui perencanaan anggaran pada tahun 2014: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran hingga 6 Triliun Rupiah untuk melakukan penggusuran paksa pada 127 titik di ibukota. Angka yang dikeluarkan untuk mengorganisir penggusuran paksa tersebut tentunya belum termasuk dengan agenda yang dilakukan oleh pihak BUMN maupun pihak swasta terhadap warga di lahan-lahan tertentu.

Penggusuran paksa dalam banyak kasus tidak hanya melanggar hak atas tempat tinggal warga, tetapi juga hak atas pekerjaan yang layak melalui pemusnahan sumber mata pencahariannya, misalnya: penggusuran paksa yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia terhadap ribuan kios pedagang kecil resmi (red: selalu membayar biaya sewa kepada pengelola secara sah dan rutin) di peron-peron stasiun kereta api di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada akhir tahun 2012 hingga pertengahan tahun 2013.

Tentunya, setiap penggusuran paksa tidak hanya terhenti sampai pada pelanggaran hak warga negara atas tempat tinggal atau mata pencaharian, tetapi juga berakibat pada tertutupnya akses warga terhadap haknya yang lain, misalnya: hak atas rasa aman, hak atas akses terhadap kesehatan, dan hak anak-anaknya untuk mengakses pendidikan karena semua hak tersebut berkenaan dengan letak rumah kediamannya sebelum tergusur. Penggusuran paksa dari aktor-aktor sebagaimana telah diutarakan di atas juga seringkali dilakukan tanpa memberikan kompensasi yang setimpal.

Tulisan ini akan menjelaskan mengapa fenomena penggusuran paksa sebagaimana telah dicontohkan di atas merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). 

Merupakan Pelanggaran HAM Yang Dijustifikasi

“Demi ketertiban umum” adalah alasan yang seringkali dikemukakan oleh banyak pihak untuk menjustifikasi dilaksanakannya penggusuran paksa terhadap warga. Namun, di dalam banyak kasus penggusuran paksa, nasib dari warga yang tergusur seringkali tidak dipikirkan dan diakomodasi oleh pemerintah. Banyak di antara mereka tak memiliki rumah tinggal lagi setelah tergusur atau terpaksa hidup berpindah-pindah karena himpitan ekonomi yang mereka alami. Apakah penggusuran paksa dengan justifikasi dan akibat tersebut dapat dibenarkan?

Pada tahun 1979, Karel Vašák mempelopori konsep ‘tiga generasi HAM’. Menurut pandangan tersebut, sebagaimana dielaborasi oleh Stephen P. Marks (2004), dalam Harvard Human Rights Journal, HAM generasi pertama mencakup hak-hak sipil dan politik yang ditujukan untuk melindungi manusia dari kesewenangan negara. HAM generasi kedua mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang ditujukan untuk melindungi manusia dari eksploitasi dan penindasan. HAM generasi ketiga mencakup hak kolektif yang melingkupi hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas pembangunan, lingkungan, penikmatan sumber daya alam, harmoni sosial dan pertumbuhan sosial-ekonomi.

Hak atas tempat tinggal yang layak dan perlindungan dari penggusuran paksa termasuk ke dalam HAM generasi ketiga yang mengamanatkan bahwa setiap manusia seharusnya turut merasakan dampak positif dari sebuah proses pembangunan, bukan malah terpinggirkan sebagai akibat dari berlangsungnya proses tersebut. Sehingga, penggusuran paksa tidak dapat dijustifikasi dan merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.

Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB Nomor 77 Tahun 1993 (1993/77) menyatakan bahwa ‘penggusuran paksa termasuk dalam pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas perumahan yang layak’. Pernyataan tersebut dilandasi dengan kesadaran bahwa praktik-praktik penggusuran paksa secara global telah mengakibatkan jutaan manusia di dunia hidup secara tidak layak di bawah garis kemiskinan dan juga berpotensi mengakibatkan krisis perumahan dalam skala internasional.

Adapun pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak dan perlindungan terhadap penggusuran paksa perlu memperhatikan koridor-koridor yang dituangkan di dalam beberapa instrumen HAM, antara lain: Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pendapat Umum PBB Nomor 1 Tahun 1991, Pendapat Umum PBB Nomor 7 Tahun 1997, Pendapat Umum PBB Nomor 4 Tahun 1991, Pendapat Umum PBB Nomor 2 Tahun 1990, Global Strategy for Shelter to the Year 2000, Recommendation A (settlement policies and strategies) of the 1976 United Nations Conference on Human Settlement d/(preamble), dan sebagainya.

Secara umum, instrumen-instrumen HAM di atas memberikan jaminan bagi warga untuk memiliki tempat tinggal yang layak, daya dukung lingkungan yang baik, bebas dari diskriminasi, dan terlindungi dari penggusuran paksa. Pelaksanaan dari jaminan tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah.

Pemerintah harus mampu mengelola arah pembangunan wilayahnya secara demokratis dan partisipatif agar tidak ada masyarakat yang mengalami pelanggaran hak, misalnya dengan mengadakan dengar pendapat di dalam penyusunan Rencana Tata Ruang atau Wilayah (RTRW), memelihara sanitasi, membangun taman bermain bagi anak-anak, memastikan bahwa setiap wilayah memiliki kemudahan akses kesehatan dan pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, negara seharusnya tak bersikap abai untuk memastikan bahwa setiap warga negaranya berada dalam kondisi tempat tinggal yang layak, memiliki lingkungan yang baik untuk mendukung aktivitas hidupnya dan aman dari penggusuran paksa.

Namun, jika pemindahan terhadap warga benar-benar terpaksa harus dilakukan oleh negara (red: bukan sebab bencana atau perang; dalam situasi normal), pokok-pokok instrumen HAM terkait perlindungan terhadap penggusuran paksa setidaknya mensyaratkan empat hal agar pemindahan warga ke tempat lain demi ketertiban umum tidak melanggar HAM.

Pertama, memberikan informasi yang jelas dan bersifat dua arah mengapa pemindahan perlu untuk dilakukan.

Kedua, pemindahan dilakukan atas dasar keinginan warga itu sendiri – tanpa kekerasan – secara sukarela sebagai bentuk konfirmasi bahwa pembangunan yang mengakibatkan pemindahan dirinya merupakan pembangunan yang berdampak positif bagi kehidupan umat manusia lainnya.

Ketiga, mengakomodasi segala bentuk perlindungan, seperti tidak menggusur dalam cuaca buruk atau malam hari, menyiapkan pendampingan hukum, dan mekanisme pemulihan.

Keempat, harkat dan martabat warga tersebut sama sekali tidak berkurang setelah ia dipindahkan ke tempat yang baru. Artinya, hak-hak dasarnya tetap dapat terpenuhi dengan akses yang setidaknya sama mudahnya dan sama baiknya antara kondisi sebelum dengan sesudah ia dipindahkan.

Memulai Pembangunan Berperspektif HAM

Bila ditilik lebih jauh, fenomena penggusuran paksa yang marak terjadi merupakan cerminan ketidakmerataan pembangunan. Jumlah penduduk pendatang terus bertambah secara signifikan setiap tahunnya sehingga persoalan mengenai perumahan layak pasti akan mengemuka. Hal ini disebabkan karena kemudahan akses terhadap hak-hak dasar tertentu, misalnya: mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya hanya terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu.

Pada titik inilah pembangunan yang berperspektif HAM menjadi penting. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah besar dan menyeluruh, seperti: membangun wilayah-wilayah lain secara merata, mempersiapkan kebijakan standar pemukiman layak, melibatkan aspirasi warga dalam perencanaan tata kota, menegakkan RTRW yang telah dibuat secara demokratis, merevitalisasi kondisi pemukiman yang sudah tak layak huni, dan menghindari terjadinya penggusuran paksa.

Pelanggaran HAM dalam bentuk penggusuran paksa merupakan anak kandung dari proses pembangunan yang tidak demokratis dan partisipatif; juga bentuk perampasan terhadap hak warga atas kota.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s