HAM Dan Kekerasan Atas Nama Agama

Oleh: Alldo Fellix Januardy

Human Rights Watch selama tiga tahun berturut-turut dalam World Report 2012[1], World Report 2013[2], dan World Report 2014 melansir bahwa Indonesia termasuk dalam negara yang rentan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dalam aspek kebebasan beragama dan berkeyakinan.[3] Pelanggaran tersebut juga diuraikan oleh Setara Institute yang menyatakan bahwa terdapat 216 kasus serangan terhadap kelompok minoritas agama pada tahun 2010, 244 kasus pada tahun 2011, dan 264 kasus pada tahun 2012 di Indonesia.[4] Hal ini mencerminkan diskriminasi penyelenggara negara terhadap kelompok minoritas.[5] Mereka didiskriminasi dan negara tidak melindunginya,[6] bahkan dalam banyak kasus, negara adalah pelaku.[7]

Pelanggaran HAM dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan juga seringkali menjadi pemicu dari pelanggaran hak lainnya terhadap kelompok minoritas, misalnya anak-anak dari umat Syi’ah yang tak bisa sekolah karena terusir dari kampung halamannya[8] atau pengusiran paksa dan kekerasan fisik yang dialami oleh jemaat Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat.[9] Padahal, HAM memiliki prinsip ‘saling terkait’ (interdependent dan interrelated) yang berarti untuk dapat melaksanakan pemenuhan suatu hak, hak lain harus terlaksana terlebih dahulu dan di antaranya sama sekali tidak dapat digantikan/ditukar satu dengan yang lain (indivisible).[10]

Tulisan ini akan mencoba menjelaskan mengapa pemahaman HAM dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan penting untuk menghindari kekerasan atas nama agama, terutama terhadap kelompok minoritas.

Antara HAM dan Agama

Hak Asasi Manusia bersumber dari hak kodrati. Hak kodrati adalah hak yang melekat kepada manusia sejak ia dilahirkan dan merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia.[11] Hal tersebut tercermin di dalam pasal 1 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.”; dan

di dalam butir a dan butir b pembukaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

  1. bahwa manusia, sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
  2. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgem, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

HAM dalam konteks Kebebasan beragama dan berkeyakinan diatur dalam pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia[12] (DUHAM), pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik[13], Deklarasi Majelis Umum PBB Tahun 1981 tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi Dan Diskriminasi Berdasarkan Agama Atau Kepercayaan, dan Pendapat Umum PBB Nomor 22 Tahun 1993. Hak atas kebebasan beragama merupakan hak yang bersifat non-derogable (absolut), yaitu hak yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya dalam kondisi apapun, termasuk dalam keadaan bahaya seperti perang sipil ataupun invasi militer. Misalnya: umat Kristiani tetap harus dapat beribadah dengan aman setiap Hari Minggu meskipun Negara sedang berada dalam situasi kerusuhan, seorang Muslim tetap harus dapat melaksanakan shalat lima waktu meskipun ia sedang menjadi tawanan perang, dsb.

 ‘Agama’ Dalam Perspektif HAM

Keyakinan dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan terbagi dalam dua lingkup, yaitu: (1) forum internum; dan (2) forum eksternum. Pertama, forum internum adalah ruang lingkup internal atau kebatinan dalam diri manusia yang meliputi hak seseorang untuk secara merdeka memiliki dan menganut sebuah agama / keyakinan berdasarkan pilihan sadarnya[14], misalnya: keyakinan umat Kristen bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atau keyakinan umat Islam bahwa Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, dsb. Kedua, forum eksternum, yaitu wilayah ‘menjalankan’ manifestasi agama atau keyakinan seseorang[15], misalnya penyembahan, nyanyian, penyembelihan, tarian, ritual, dan lain sebagainya.

Forum internum tidak dapat dibatasi karena berkaitan dengan keyakinan internal seseorang yang ia yakini secara mutlak dan tidak dapat diukur secara objektif, misalnya: siapa yang lebih beriman antara X dan Y, dan karenanya harus dihargai.Apa yang dapat dibatasi adalah forum eksternum (wilayah manifestasi) karena HAM dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan bertujuan untuk melindungi: (1) keamanan umum; (2) ketertiban umum; (3) kesehatan umum; (4) moral masyarakat; (5) hak dan kebebasan dasar orang lain. Maka, manifestasi dari agama yang bertentangan dengan kelima aspek tersebut diperbolehkan untuk dibatasi pelaksanannya berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.[16]

Keyakinan apa sajakah yang dilindungi oleh instrumen HAM? Semua keyakinan yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Lebih lanjut,Pasal 2 General Comment No. 22 Tahun 1993 mendeskripsikan bahwa ‘keyakinan’ mencakup keyakinan theistik, non-theistik, atheistic, maupun ketidakpercayaan terhadap keyakinan apapun. Lebih lanjut, T. Jeremy Gunn dalam Harvard Human Rights Journal menyatakan – dalam konteks potensi persekusi terhadap umat beragama – ‘agama’ dapat dibagi ke dalam tiga unsur, yaitu: keyakinan, identitas, dan cara hidup seseorang.[17]

Apakah dengan demikian instrumen HAM menganggap bahwa seluruh ‘keyakinan’ adalah benar? Dalil tersebut tidak tepat, karena menentukan suatu keyakinan sebagai benar atau salah bukanlah fungsi dari instrumen HAM. HAM mengimplementasikan penghargaan keyakinan setiap orang dalam bentuk perlindungan terhadap pelaksanaan ibadahnya, selama pelaksanaan tersebut tidak bertentangan dengan hak asasi orang lain. HAM menghargai akidah setiap kepercayaan dan melindungi pelaksanaannya tanpa memberikan label apakah seorang pemeluk keyakinan adalah “sesat” atau bukan.

Apakah dengan demikian HAM juga membatasi penyebaran keyakinan dan hak orang lain untuk berpindah keyakinan? Tidak. Setiap orang boleh melakukan kegiatan penyebaran agama (dakwah, penginjilan, dsb) dengan damai[18];  selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam instrumen HAM (red: pasal 18 ayat (3) ICCPR). Setiap orang juga diperbolehkan untuk berpindah keyakinan selama dilandasi oleh kesadarannya sendiri dan tanpa paksaan/ancaman.[19]

Penyebab Kekerasan

Komisi Hak Asasi Manusia PBB, badan ahli internasional yang memantau pemenuhan negara terhadap ICCPR, menyatakan dalam pembukaan General Comment No. 22 Tahun 1993 bahwa “memandang dengan prihatin adanya kecenderungan mendiskriminasi suatu agama atau kepercayaan atas dasar apapun, termasuk berdasarkan kenyataan bahwa mereka … mewakili minoritas agama yang mungkin menjadi subyek permusuhan dalam komunitas agama mayoritas tertentu.”[20]

Namun, di Indonesia, terdapat instrumen hukum yang membuka peluang bagi negara dan kelompok kekerasan untuk melakukan diskriminasi terhadap keyakinan warga negaranya ketika negara seharusnya berfungsi sebagai pelindung[21], misalnya: (1) UU PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang membenarkan sanksi pidana terhadap kelompok-kelompok yang dinilai telah “menodai agama”[22]; (2) Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri (No. 3/2008) yang mengatur Ahmadiyah untuk “menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan keagamaan”. Peraturan inilah yang kemudian memicu tindak kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah;[23] dan (3) peraturan lain seperti SKB Rumah Ibadah 1969 dan 2006 yang mempersulit pendirian rumah ibadah dan memberikan stigma terhadap kelompok Kristen melakukan “Kristenisasi” dari beberapa oknum kelompok kekerasan hanya karena mengajukan pendirian rumah ibadah di sebuah daerah di mana banyak terdapat kelompok mayoritas.[24]

Hakim Konstitusi Prof. Maria Farida Indrati dalam dissenting opinion (pendapat berbeda) putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-X/2012 tentang Judicial Review UU PNPS 1965 menyatakan bahwa pengaturan mengenai penodaan agama seharusnya inkonstitusional karena dengan tegas mendiskriminasi minoritas-minoritas agama dan akan memaksa individu-individu meninggalkan keyakinan tradisional dan kepercayaan minoritas yang melawan keinginan mereka. Prof. Maria Farida juga menambahkan bahwa intervensi negara terhadap forum internum bertentangan dengan asas-asas HAM terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan yang telah tertuang di dalam Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945  UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Politik.[25]

Kekerasan Atas Nama Agama Masih Terjadi

Wahid Institute dalam Laporan Tahunan Kebebasan Beragama / Berkeyakinan dan Intoleransi Tahun 2013 menyatakan bahwa terdapat banyak kasus pelanggaran dan intoleransi yang tidak terselesaikan yang mengakibatkan nasib korban semakin tidak menentu. Dalam catatan Wahid Institute yang dipublikasikan tahun 2014 tersebut, beberapa kasus yang masih menggantung antara lain:

  1. pengabaian nasib pengungsi Ahmadiyah di Asrama Transito Mataram NTB (7 tahun);
  2. pelanggaran hak rumah ibadah GKI Yasmin Bogor (5 tahun);
  3. pelanggaran hak rumah ibadah umat muslim Baluplat NTT (3 tahun);
  4. pelanggaran hak rumah ibadah HKBP Filadelfia Bekasi (2 tahun);
  5. nasib pengungsi Syiah Sampang di Jawa Timur (1 tahun).

Seluruh pelanggaran di atas umumnya terjadi atas dasar tekanan dari oknum-oknum kelompok mayoritas yang juga memberikan label terhadap beberapa kelompok minoritas sebagai “sesat” atau “berbeda”. Beberapa kasus juga menampilkan fakta bahwa perbuatan tersebut turut dilakukan/didukung oleh negara melalui ragam kebijakannya serta peraturan yang berlaku. Padahal, sebagaimana telah dijabarkan di bagian-bagian sebelumnya, keyakinan seseorang tidak boleh dijadikan landasan untuk melakukan intimidasi terhadap dirinya. Diskriminasi dan intimidasi terhadap kebebasan beragama dan keyakinan seseorang / kelompok minoritas merupakan pelanggaran HAM.

Penegakan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap HAM dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan mampu menjadi kunci agar kekerasan atas nama agama tidak lagi terulang. Penegakan dan kesadaran HAM juga merupakan kunci untuk meletakkan peran manusia secara proporsional di dalam memelihara kehidupan beragama dan berkeyakinan yang damai. Karena kepalan tangan yang kita gunakan untuk memukul orang lain yang kita hakimi sebagai “sesat”, tak serta merta membuat kita jadi orang yang lebih benar.

Catatan Kaki:

[1] Human Rights Watch, World Report 2012: Events of 2011, HRW: United States of America, 2012, hal. 335 – 337.

[2] Human Rights Watch, World Report 2013: Events of 2012, HRW: United States of America, 2013, hal. 324 – 326.

[3] Human Rights Watch, World Report 2014: Events of 2013, HRW: United States of America, 2014, hal. 344.

[4] Setara Institute dalam Human Rights Watch, Atas Nama Agama: Pelanggaran Terhadap Minoritas Agama di Indonesia, HRW: United States of America, 2013, hal. 2.

[5] Pasal 2 Declaration on Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion and Belief menyatakan “intoleransi dan diskriminasi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan” memiliki makna: “any distinction, exclusion, restriction or preference based on religion or belief and having as its purpose or as its effect nullification or impairment of the recognition, enjoyment or exercise of human rights and fundamental freedoms on an equal basis”

[6] H. Bashori A. Hakim, Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Kekerasan Atas Nama Agama (Studi Hubungan Antara Pemahaman Keagamaan Dengan Tindak Kekerasan Atas Nama Agama), Kementerian Agama RI: Jakarta, 2010, hal. 62.

[7] Wahid Institute, Laporan Tahunan Kebebasan Beragama / Berkeyakinan dan Intoleransi Tahun 2013, The WAHID Institute: Jakarta, 2014, hal. 30 – 31.

[8] Metro TV, Anak Pengungsi Syiah Terusir dan Putus Sekolah, diakses di http://microsite.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/02/6/165260/Anak-Pengungsi-Syiah-Terusir-dan-Putus-Sekolah pada tanggal 8 Agustus 2014 jam 12.57.

[9] Wahid Institute, hal. 44 – 45.

[10] Prinsip saling terkait dalam HAM mempunyai dua unsur, yaitu interdependent (saling membutuhkan) dan interrelated (saling terhubung). Pelaksanaan prinsip ini, misalnya untuk memenuhi hak atas kesehatan seseorang juga diperlukan hak atas pembangunan yang layak, hak atas atas pendidikan dan hak atas informasi.

[11] Alex Tuckness, Locke’s Political Philosophy dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford University: Stanford, 2012, hal. 5 – 10.

[12] Bunyi pasal 18 DUHAM: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”

[13] Bunyi pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik:

(1)     Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran;

(2)     Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

(3)     Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

(4)     Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

[14] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pemaksaan Terselubung Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, KOMNASHAM: Jakarta, 2009, hal. 6-7.

[15] Ibid.

[16] Untuk melihat contoh pembahasan yang diizinkan sesuai Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Politik, maka kita dapat melihat contoh berikut: K. Binder Singh vs. Kanada. Fakta kasus menyatakan bahwa K.Binder Singh yang merupakan penganut agama Sikh dan warga negara Kanada. Di Kanada ada hukum federal yang mewajibkan setiap pekerja bangunan harus memakai helm, sementara K.Binder Singh bersikeras tetap ingin menggunakan tutup kepala khas umat Sikh India (Turban). K. Binder Singh membawa hukum federal Kanada tersebut ke Komite HAM PBB atas dasar melanggar pasal 18 (manifestasi ajaran agama), 26 (diskriminatif atas dasar agama minoritas) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Politik. Pemerintah federal Kanada justru mengatakan kewajiban penggunaan helm ditempat kerja adalah untuk melindungi kesehatan. Komite HAM PBB kemudian menyatakan bahwa pembatasan kebebasan beragama (manifestasi) adalah permissible sesuai dengan pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Politik karena alasan perlindungan kesehatan.

[17] Jeremy T. Gunn, The Complexity of Religion and the Definition of “Religion” in International Law dalam Harvard Human Rights Journal 189 – 90, Harvard: Cambridge, 2003, hal. 200 – 205.

[18] General Comment Nomor 22 Tahun 1993 juga memperbolehkan Negara untuk menjadikan sebuah agama sebagai ideologi resmi dalam konstitusinya. Namun, Negara harus menjamin bahwa penetapan tersebut tidak melanggar hak kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negara lainnya yang tidak memiliki keyakinan sesuai dengan agama negara. Demikian bunyi pengaturannya:

Pasal 9

The fact that a religion is recognized as a state religion or that it is established as official or traditional or that its followers comprise the majority of the population, shall not result in any impairment of the enjoyment of any of the rights under the Covenant, including articles 18 and 27, nor in any discrimination against adherents to other religions or non-believers. In particular, certain measures discriminating against the latter, such as measures restricting eligibility for government service to members of the predominant religion or giving economic privileges to them or imposing special restrictions on the practice of other faiths, are not in accordance with the prohibition of discrimination based on religion or belief and the guarantee of equal protection under article 26. The measures contemplated by article 20, paragraph 2 of the Covenant constitute important safeguards against infringement of the rights of religious minorities and of other religious groups to exercise the rights guaranteed by articles 18 and 27, and against acts of violence or persecution directed towards those groups. The Committee wishes to be informed of measures taken by States parties concerned to protect the practices of all religions or beliefs from infringement and to protect their followers from discrimination. Similarly, information as to respect for the rights of religious minorities under article 27 is necessary for the Committee to assess the extent to which the right to freedom of thought, conscience, religion and belief has been implemented by States parties. States parties concerned should also include in their reports information relating to practices considered by their laws and jurisprudence to be punishable as blasphemous.

Pasal 10

If a set of beliefs is treated as official ideology in constitutions, statutes, proclamations of ruling parties, etc., or in actual practice, this shall not result in any impairment of the freedoms under article 18 or any other rights recognized under the Covenant nor in any discrimination against persons who do not accept the official ideology or who oppose it.

[19] Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 General Comment Nomor 22 Tahun 1993, yang menyatakan:

“The Committee observes that the freedom to “have or to adopt” a religion or belief necessarily entails the freedom to choose a religion or belief, including the right to replace one’s current religion or belief with another or to adopt atheistic views, as well as the right to retain one’s religion or belief. Article 18.2 bars coercion that would impair the right to have or adopt a religion or belief, including the use of threat of physical force or penal sanctions to compel believers or non-believers to adhere to their religious beliefs and congregations, to recant their religion or belief or to convert. Policies or practices having the same intention or effect, such as, for example, those restricting access to education, medical care, employment or the rights guaranteed by article 25 and other provisions of the Covenant, are similarly inconsistent with article 18.2. The same protection is enjoyed by holders of all beliefs of a non-religious nature.”

[20] Human Rights Watch, hal. 25.

[21] KONTRAS, Kewajiban Negara Dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia, KONTRAS: Jakarta, 2014, hal. 2 – 3.

[22] Human Rights Watch, hal. 29.

[23] Wahid Institute, hal. 53.

[24] Human Rights Watch, hal. 32 – 35.

[25] Siti Aminah & Uli Parulian Sihombing, Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama, The Indonesia Legal Resource Center: Jakarta, 2011, hal. 32 – 49.

Literatur:

Aminah, Siti & Uli Parulian Sihombing, Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama, The Indonesia Legal Resource Center: Jakarta, 2011.

Buyung Nasution, Adnan & Patra M. Zen, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor: Jakarta, 2006.

Gunn, Jeremy T., The Complexity of Religion and the Definition of “Religion” in International Law dalam Harvard Human Rights Journal 189 – 90, Harvard: Cambridge, 2003.

Hakim, H. Bashori A., Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Kekerasan Atas Nama Agama (Studi Hubungan Antara Pemahaman Keagamaan Dengan Tindak Kekerasan Atas Nama Agama), Kementerian Agama RI: Jakarta, 2010.

Human Rights Watch, World Report 2014: Events of 2013, HRW: United States of America, 2014.

________________, World Report 2013: Events of 2012, HRW: United States of America, 2013.

________________, Atas Nama Agama: Pelanggaran Terhadap Minoritas Agama di Indonesia, HRW: United States of America, 2013.

________________, World Report 2012: Events of 2011, HRW: United States of America, 2012.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pemaksaan Terselubung Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, KOMNASHAM: Jakarta, 2009.

KONTRAS, Kewajiban Negara Dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia, KONTRAS: Jakarta, 2014.

Tuckness, Alex, Locke’s Political Philosophy dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford University: Stanford, 2012.

Wahid Institute, Laporan Tahunan Kebebasan Beragama / Berkeyakinan dan Intoleransi Tahun 2013, The WAHID Institute: Jakarta, 2014.

2 thoughts on “HAM Dan Kekerasan Atas Nama Agama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.